Mengatasi kemiskinan, membangun generasi baru

Beberapa waktu yang lalu, seorang karyawan yang telah bekerja selama 28 tahun menghadap direktur. Jabatan terakhir sang karyawan adalah kepala gudang tapi pada hakekatnya juga sebagai tukang packing merangkap tukang bongkar-muat barang hasil produksi.
Saya masih ingat ke-papa-an sang karyawan pada waktu melamar kerja. Sebagai seorang ex Tapol yang saat itu dihindari banyak orang, selain miskin juga sangat terbatas peluangnya untuk mendapat kehidupan yang layak.
Maksud sang karyawan menghadap direktur adalah untuk pamit sehubungan dia akan pensiun serta melaporkan apa-apa saja yang diperoleh selama dia bekerja.
Mengharukan sekaligus membanggakan, dia melaporkan bahwa dari hasil kerjanya selama ini telah berhasil membiayai pendidikan dua orang putranya sehingga lulus sarjana dan saat ini telah bekerja. Lebih jauh lagi dia juga melaporkan bahwa dari kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk menjadi sub-kontraktor (yang dikerjakan oleh keluarganya)selama lima tahun terakhir, dia telah berhasil membeli secara tunai sebuah mobil Toyota Avanza.
Wow...telah lahir generasi baru yang tidak miskin.
Cerita di atas menyimpulkan bahwa pada hakekatnya kemiskinan hanya bisa dihapus secara permanen apabila kita bisa membangun generasi yang tidak miskin, sebuah generasi yang mempunyai kehendak bebas (sebagai sarjana). Kemiskinan tidak bisa diatasi dengan program-program ad hoc yang bersifat sporadis sesaat.
Cerita di atas bukan cerita fiktif.

Memahami kemiskinan

Berbeda dengan di Bangladesh dimana kemiskinan disana adalah kemiskinan absolut, warga miskin disana bisa dikatakan tidak mempunyai kemampuan ekonomi sama sekali.
Sedangkan di Indonesia, dengan kelimpahan sumber daya alamnya, kemiskianan disini adalah kemiskinan relativ. Orang masih dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya hanya dengan memanfaatkan alam disekitarnya.
Isu kemiskinan muncul ketika 'nilai ekonomi' dari hasil memanfaatkan alam tersebut secara relativ terus menurun jika dibandingkan dengan 'nilai ekonomi' dari kegiatan-kegiatan modern seperti industri, perbankan, telekomunikasi, transportasi, property dll.
Sebagai gambaran, produktivitas petani padi di Jepang tidak berbeda jauh dengan di Indonesia, kira2 10 Ton beras/ha/tahun. Yang berbeda adalah, di Jepang rata-rata petani menggarap 2 ha sawah dengan harga jual beras Rp 25.000,-/kg sedangkan di Indonesia cuma 0,3 ha sawah dengan harga jual beras Rp 5.000,-/kg. Sehingga kalau nilai ekonomi petani Jepang adalah Rp 500 jt/tahun sedangkan petani Indonesia cuma Rp 15 jt/tahun.
Nilai ekonomi petani Jepang tsb tidak berbeda jauh dengan nilai ekonomi sektor lain. Sedangkan nilai ekonomi petani Indonesia sangat jauh tertinggal dari kegiatan sektor lain. Misalnya dengan sektor industri yang besarnya Rp 50 jt (industri kecil) s/d Rp 600 jt (industri multi nasional).
Jelas bahwa ilmunya M.Yunus tidak bisa diimplementasikan di Indonesia

Sosial entrepreneur

Kolom Periskop harian Seputar Indonesia (Sindo) hari ini mengambil topik "Kewirausahawan sosial, solusi atasi kemiskinan". Isinya mengutip pemahaman dan kiprah dari Ashoka (Ashoka.org).

Mungkin untuk negara yang jumlah persentasi kemiskinannya rendah (<1%) sosial entrepreneur efektif untuk mengatasi kemiskinan,tetapi untuk negara yang tingkat kemiskinannya masif (>10%) seperti Indonesia, social entrepreneur sama sekali tidak terbukti efektif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang justru terbukti adalah orang (wirausaha sosial) yang sukses (?) dalam usahanya dengan mengeksploitasi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan dijadikan "komoditas" untuk mendapatkan proyek atau bantuan baik dari pemerintah maupun donor. But the poor still there.

Sebagai orang yang pernah 'miskin' (didefinisikan sebagai orang yang mempunyai tingkat keterbatasan yang jauh lebih besar dari tingkat keleluasaannya, atau dengan lain perkataan tidak memiliki 'kehendak bebas'), saya sangat yakin bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi atau bahkan dihapus sama sekali apabila kita (seluruh bangsa) mau memahami persoalan (keterbatasan) yang dihadapi oleh masyarakat miskin serta mempunyai keinginan yang tulus (political will) untuk membantu melepaskannya dari keterbatasan tersebut.

Program-program seperti subsidi pangan (pupuk, bibit, KUT), BLT dan stimulus berupa proyek padat karya pada hakekatnya justru melanggengkan kemiskinan itu sendiri.